BESINFO.COM – ELEMEN masyarakat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menaruh harapan besar kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Herman Suherman-Tb Mulyana Syahrudin, yang dipastikan memenangkan Pilkada 2020, akan membawa perubahan ke arah pembangunan lebih baik lagi. Termasuk dalam hal komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi.
Seperti diungkapkan Ketua Gabungan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa (GPPM) Gibas Resort Cianjur, Asep Irawan. Ia percaya duet pasangan Herman Suherman dan Tb Mulyana bisa mengejawantahkan program yang prorakyat. Berbagai program yang tertuang dalam visi dan misi pasangan calon itu merupakan representasi dari keinginan masyarakat.
“Dalam hal pemberantasan korupsi, saya percaya pak Herman dan pak Tb Mulyana akan bisa melaksanakannya,” tegas Asep kepada Besinfo.com , Sabtu (12/12).
Keyakinan Asep bukan tanpa dasar. Sepengetahuannya, sejak Herman Suherman mengawali kariernya sebagai birokrat di berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemkab Cianjur, tidak pernah terdengar sekalipun namanya muncul ke permukaan akibat terlibat dalam dugaan kasus korupsi. Pun saat Herman Suherman menjabat sebagai Direktur PDAM Tirta Mukti (sekarang Perumdam Tirta Mukti), capaian kinerjanya sangat bagus.
“Saat menjabat sebagai Wakil Bupati Cianjur dan dipercaya menjadi Plt (pelaksana tugas) Bupati Cianjur, pak Herman menjalaninya dengan baik. Tidak ada hal-hal ada dugaan keterlibatan dalam dugaan kasus korupsi,” tegas Asep.
Pun pasangannya, Tb Mulyana Syahrudin, Asep percaya beliau merupakan orang baik. Apalagi rekam jejak Tb Mulyana yang mengawali kariernya sebagai seorang pengusaha dan di kancah politiknya saat ini menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur, tidak pernah sedikit pun terdengar negatif.
“Jadi, kami percaya kedua sosok dan figur yang merupakan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, akan berkomitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi serta membawa pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Cianjur lebih baik lagi,” tutur Asep.
Namun, lanjut Asep, sebagai kontrol sosial, GPPM Gibas Resort Cianjur akan mengawal dan memantau program yang dilaksanakan pasangan tersebut. Jika ditemukan ada yang melenceng, GPPM Gibas Resort Cianjur memandang perlu untuk mengingatkan.
“Kita akan mendukung implementasi dari berbagai program pembangunan prorakyat yang merupakan visi dan misi pasangan BHS-M. Tapi kalau ditemukan ada yang melenceng, kami juga pasti akan mengingatkan,” pungkasnya.
Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengaku pemberantasan korupsi sudah menjadi komitmen. Pada setiap kesempatan, Herman selalu mengingatkan dirinya sendiri maupun kepada jajarannya di kalangan aparatur sipil negara (ASN) agar jangan sekali-kali tergiur melakukan tindak pidana korupsi.
“Komitmen pemberantasan korupsi bukan sekarang saja. Sejak saya menjadi Plt (pelaksana tugas) Bupati Cianjur, ini tugas saya yang pertama memberantas korupsi,” tegas Herman kepada Media Indonesia ditemui di Pendopo Cianjur, Kamis (10/12) petang.
Upaya memberantas tindak pidana korupsi pada jajarannya, kata Herman, satu di antaranya dengan menyejahterakan aparatur sipil negara. Caranya dengan menaikkan insentif berupa tunjangan kinerja (tukin).
“Bagaimana caranya? kita naikkan nilai insentif. Dulu tidak ada tukin (tunjangan kinerja), sekarang ada tukin,” ucap Herman.
Herman meyakini tukin ataupun insentif setidaknya bisa mencegah para pejabat ataupun ASN di lingkungan Pemkab Cianjur berbuat hal-hal yang mengarah kepada praktik korupsi. Sebab, dengan tukin tersebut bisa mencukupi berbagai kebutuhan.
“Kalau hanya mengandalkan gaji saja, saya rasa tidak akan cukup. Makanya, kita akan naikkan insentif ataupun tukin-nya,” ungkapnya.
Herman tahu betul kebutuhan yang diperlukan setiap ASN. Pasalnya, karier Herman diawali dari birokrat.
“Setiap ASN pasti banyak yang berumah tangga. Mereka punya anak yang sekolah atau kuliah. Kalau hanya mengandalkan gaji, saya kira tidak akan cukup. Pasti untuk menutupinya pinjam sana pinjam sini. Yang lebih khawatir itu, mereka gelap mata melakukan korupsi,” tegasnya.
Untuk mencegah terjadinya potensi terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, lanjut Herman, maka kebijakan seorang pimpinan daerah bisa menjadi solusinya. Salah satunya kebijakan menaikkan insentif atau tunjangan kinerja.
“Menaikkan tukin diperbolehkan dalam aturan. Tukin seorang ASN akan besar ketika kinerjanya bagus. Saya kira dengan kinerja yang baik, gaji dan tukin akan mencukupi kebutuhan ASN,” bebernya.
Untuk memperkuat komitmen pemberantasan korupsi, tegas Herman, dibuat pakta integritas dengan para pejabat setingkat kepala dinas hingga ke ASN di bawahnya. Herman mengaku tak akan menoleransi siapapun ASN di lingkungan Pemkab Cianjur yang coba-coba melakukan tindak pidana korupsi.
“Terus terang saja, yang melakukan korupsi saya tidak akan main-main. Karena pada hakikatnya, APBD itu uang rakyat yang juga harus digunakan untuk rakyat,” pungkasnya. (Bes)
