BESINFO.ID, Cianjur– Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Hj. Susilawati, S.H., M.K.P., menerima undangan khusus dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Cianjur sebagai narasumber utama dalam kegiatan peningkatan literasi pemerintahan desa yang digelar, Kamis (13/11/2025). Acara tersebut diikuti secara antusias oleh 67 kepala desa dari berbagai wilayah di Cianjur.
Dalam pemaparan bertajuk “Mendorong Keterbukaan Informasi Publik sebagai Pilar Transparansi Pemerintah Desa”, politisi senior dari Fraksi PDI Perjuangan itu tampil lugas dan tegas. Susilawati menekankan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban administratif, tetapi nilai fundamental dalam membangun tata kelola desa yang bersih, profesional, dan berkeadilan.
Desa Harus Menjadi Etalase Akuntabilitas
Di hadapan para kepala desa, Susilawati menyampaikan bahwa desa merupakan unit pemerintahan terdepan, sehingga pengelolaan informasi harus dilakukan secara terbuka, sistematis, dan dapat diakses publik.
“Keterbukaan adalah hak masyarakat. Ketika informasi mudah diakses, maka penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir, dan kepercayaan publik ikut menguat,” tegasnya.
Ia juga menggarisbawahi Pasal 1 Ayat 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi yang relevan demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel.
Komitmen DPRD Mengawal Pemerintahan Desa
Susilawati menegaskan DPRD Cianjur berkomitmen mengawal desa agar semakin profesional dalam tata kelola pemerintahan. Dirinya menilai, desa yang terbuka akan lebih mudah mendapat dukungan, pengawasan positif, dan partisipasi masyarakat.
“Kami di DPRD mendorong desa-desa di Cianjur menjadi teladan dalam transparansi. Pemerintah desa yang terbuka adalah fondasi dari pemerintahan daerah yang kuat,” jelasnya.
Apresiasi Tinggi untuk PWI Cianjur
Dalam kesempatan itu, ia memberikan apresiasi kepada PWI Kabupaten Cianjur yang konsisten mengedukasi aparatur desa melalui kegiatan literasi media dan pemerintahan.
“Peran PWI sangat strategis dalam mencerdaskan para pemangku kebijakan di desa. Sinergi ini harus terus dijaga,” ujarnya.
Acara berlangsung hangat, interaktif, dan penuh diskusi kritis mengenai tantangan serta peluang keterbukaan informasi di tingkat desa. Para peserta mengaku mendapatkan perspektif baru mengenai pentingnya KIP sebagai instrumen pembangunan desa yang bersih dan responsif. (Bes)
