BESINFO.COM. Cianjur- Kabid PKBM Disdikpora Cianjur Koswara diduga terlibat dalam dugaan indikasi adanya mark up Data Pokok Pendidikan (Dapodik) peserta didik dan ratusan PKBM fiktif.
Hal itu ditegaskan Ahmad Anwar alias Ebes Ketua Cianjur People Movement (Cepot).
Ebes mengatakan, Kabid PKBM Disdikpora Cianjur seolah menganggap Kondisi PKBM di lapangan baik-baik saja, padahal begitu amburadul.
“Cara pengelolaan PKBM, terindikasi banyak lembaga PKBM yang tidak mengikut sertakan ujian siswanya, kok dapat bantuan BOP dan apakah boleh bila dalam pengelolaan PKBM kepala dapat merangkap sebagai bendahara?,” kata Ebes.
Ebes menambahkan, Indikasi tersebut diperkuat menurut beberapa sumber pemerhati pendidikan dimana setiap kali pencairan BOP telah di susun berbagai cara bagaimana untuk mendapatkan bagian dari BOP tersebut.
Selain itu iuran lembaga pada waktu BOP cair diduga ada kewajiban melakukan penyetoran kepada Kabid PKBM Koswara.
“Terindikasi iuran dan setoran saat BOP cair diduga dilakukan oleh Forum PKBM yang mana itu adalah kepanjangan tangan dari Disdikpora dalam hal ini Kabid terkait agar upetinya tidak ketahuan secara tidak langsung,” ujarnya.
Atas hal itu tersebut Ebes mendorong adanya pembubaran Forum PKBM dan pergantian jabatan Kabid PKBM yang saat ini dijabat oleh Koswara.
“Saya tidak akan berhenti memantau dan meminta bantuan APH untuk menertibkan dan memproses secara hukum bagi para oknum dinas Disdikpora Cianjur dan oknum ketua Lembaga PKBM yang hanya ingin menikmati BOP,” ujarnya.
Ebes mengaku sangat prihatin dengan temuan yang didapat terkait sejumlah PKBM karena menurutnya ia menyambut baik dengan adanya pendidikan kesetaraan yang terus digenjot melalui program-program Bupati Cianjur H. Herman Suherman dalam rangka peningkatan IPM.
“Dengan demikian tidak lagi kita mendengar ada orang yang tidak berpendidikan dan tidak mempunyai ijazah, namun perlulah kiranya kita perbaiki sistem yang kurang baik, yang bisa mengganggu keberhasilan sebagai mana yang diharapkan pemerintah,” harap Ebes. (Slim)
