BESINFO.ID,Cianjur– Pemkab Cianjur mendorong yayasan penyelenggara pendidikan swasta mengubah pola pengelolaan lembaga agar lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur Ruhli Solehudin mengatakan, pendidikan swasta memiliki posisi strategis karena turut menopang akses pendidikan masyarakat sekaligus membantu pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Jangan hanya datang untuk seremonial. Ketika keluar dari gedung ini, harus sudah ada perubahan. Kita ubah pola pikir, mindset, dan paradigma. Harus sudah punya harapan, inisiatif, dan strategi apa yang akan dilaksanakan oleh yayasan masing-masing,” kata Ruhli saat menghadiri Seminar Peningkatan Kapasitas Perguruan Swasta Yayasan Pendidikan sekaligus pengukuhan Tim Teknis BMPS di 32 kecamatan se-Kabupaten Cianjur.
Ruhli mengatakan, besarnya jumlah lembaga pendidikan swasta membuat pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam memperluas layanan pendidikan. Berdasarkan data yang dipaparkannya, terdapat sekitar 1.800 satuan pendidikan PAUD dan sekitar 450 satuan pendidikan SMP di Kabupaten Cianjur, dengan 149 SMP berstatus negeri. Karena itu, hubungan pemerintah dengan yayasan harus ditempatkan sebagai kemitraan, bukan hubungan atasan dan bawahan.
“Pemerintah tidak menjadi atasan dan bawahan, tetapi kita adalah partner, kita adalah keluarga yang bisa saling bahu-membahu untuk menciptakan kondusivitas pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh semua,” ujarnya.
Ia juga menekankan tiga pergeseran yang harus dilakukan yayasan, yakni peran, kapasitas, dan profesionalitas, termasuk memperkuat tata kelola keuangan, sumber daya manusia, regulasi, legalitas, serta perencanaan strategis.
Ketua BMPS Kabupaten Cianjur H. Muhammad Toha dia mengatakan, pembinaan diperlukan karena jumlah yayasan pendidikan di Cianjur sangat besar dan merupakan potensi yang harus disinergikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut dia, data yang dihimpun BMPS menunjukkan jumlah yayasan mencapai sekitar 1.300 dan masih berpotensi lebih dari 2.000 lembaga.
“Jumlah lembaga-lembaga yayasan ini sangat banyak. Ini potensi yang perlu disinergikan untuk meningkatkan SDM Kabupaten Cianjur. Kuncinya ada pada pemahaman para pengurus yayasan,’ kata Toha.
Ia menilai persoalan tidak berhenti pada pendirian yayasan, tetapi bagaimana lembaga tersebut memiliki tata kelola yang berkelanjutan setelah sekolah berdiri. Pembinaan itu, menurut dia, juga mencakup kemampuan pengurus mengelola pembiayaan, sumber pendapatan, tenaga pendidik, serta administrasi kelembagaan.
Toha juga menyoroti persoalan izin operasional sekolah yang selama ini menjadi keluhan sebagian penyelenggara pendidikan swasta. Ia menegaskan, yang memiliki izin operasional adalah satuan pendidikan, sedangkan yayasan merupakan badan hukum yang menjadi payung penyelenggaraan sekolah formal maupun nonformal.
“Ini bukan yayasannya yang habis, tetapi izin operasional sekolah. Yayasan itu badan hukum yang menjadi payung untuk mendirikan sekolah-sekolah, baik formal maupun nonformal,” ujarnya.
Menurut Toha, persoalan perizinan tersebut perlu didiskusikan bersama pemerintah karena penyelenggara pendidikan mengeluhkan beban administrasi yang muncul ketika harus kembali mengurus izin operasional. Di sisi lain, BMPS juga mendorong agar kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan menjadi perhatian, dengan tetap menyesuaikan kemampuan pembiayaan masing-masing yayasan.
BMPS berencana membawa agenda peningkatan kapasitas pengurus yayasan ke setiap kecamatan agar persoalan tata kelola, legalitas, pembiayaan, dan sumber daya manusia dapat dibahas secara lebih konkret.
Langkah itu dinilai penting karena pendidikan swasta memiliki peran strategis dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan sekaligus menjangkau wilayah yang belum sepenuhnya mampu dilayani sekolah negeri.
“Kalau hanya mengandalkan instansi untuk sekolah-sekolah negeri, saya pikir susah untuk menjangkau ke pelosok-pelosok,” kata Toha. (Awr)
