BESINFO.ID, Canjur Selatan — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi anak bangsa, justru diduga berubah menjadi ladang kekacauan tata kelola di SPPG MBG Cigaru, Kecamatan Naringgul.
Laporan masyarakat yang diterima redaksi Besinfo.id pada Selasa malam (17/02/2026 pukul 21.11 WIB) mengungkap dugaan serius: ketidaktertiban administrasi, konflik internal akut, hingga potensi pelanggaran hak tenaga kerja.
Alih-alih menjadi dapur pelayanan publik yang profesional, SPPG MBG Cigaru disebut dikelola dalam kondisi tidak sehat, minim transparansi, dan sarat intervensi yayasan.
Tanpa Ahli Gizi, Anak Sekolah Jadi Korban
Salah satu temuan paling fatal adalah tidak adanya tenaga ahli gizi aktif.
Padahal dalam standar operasional MBG, ahli gizi merupakan tulang punggung kualitas menu. Tanpa mereka, tidak ada jaminan kecukupan nutrisi, tidak ada pengawasan komposisi makanan, dan tidak ada kontrol standar kesehatan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan ahli gizi sebelumnya mengundurkan diri akibat tekanan internal dan disharmoni pengelolaan. Pemilik yayasan diduga bertindak seolah-olah sebagai kepala SPPG, mencampuri urusan teknis dan mematahkan profesionalisme kerja.
Akibatnya, sejumlah sekolah mengeluhkan menu yang asal jadi dan jauh dari standar gizi nasional.
Anak-anak yang seharusnya mendapatkan asupan sehat justru terancam menjadi korban ambisi dan ego pengelola.
Pegawai Tanpa BPJS: Negara Hadir, Tapi Pekerja Diabaikan?
Lebih memprihatinkan lagi, para pegawai SPPG disebut tidak didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Dalih pengelola adalah seringnya pergantian pegawai. Namun muncul dugaan kuat bahwa “pergantian” itu bukan proses alamiah, melainkan akibat pemecatan sepihak terhadap mereka yang tidak patuh pada kehendak yayasan.
Jika benar, ini bukan sekadar pelanggaran etika — melainkan indikasi pelanggaran hak normatif tenaga kerja.
Program negara berjalan.
Namun pekerjanya dibiarkan tanpa perlindungan.
Pengadaan Tanpa Nota: Dana Publik dalam Kabut
Pengakuan mantan kepala gudang makin mempertebal aroma masalah. Ia menyebut tidak pernah menerima nota atau bukti pembelian barang.
Dalam pengelolaan dana publik, ketiadaan dokumen transaksi adalah tanda bahaya serius.
Tanpa nota:
transparansi hilang
akuntabilitas runtuh
potensi penyimpangan terbuka lebar
Ironisnya, saat mempertanyakan hal tersebut, ia justru diberhentikan.
Bertanya dianggap dosa.
Transparansi dibalas pemecatan.
Kerja Sama Warga Diputus, Ekonomi Lokal Ditinggalkan
SPPG MBG Cigaru juga dinilai gagal merangkul masyarakat. Kerja sama dengan pengusaha tempe lokal Cigaru dibatalkan sepihak tanpa alasan jelas.
Alih-alih memberdayakan warga, program ini justru meninggalkan luka sosial.
Kepercayaan masyarakat pun terkikis.
Bahan Makanan Telat, Dapur Hampir Mandek
Masalah tak berhenti di situ. Keterlambatan pengadaan bahan makanan disebut kerap terjadi hingga hampir menggagalkan proses memasak.
Untuk program makan harian siswa, ini bukan kesalahan kecil — ini kelalaian serius terhadap pelayanan dasar.
Kepala SPPG Tak Bisa Cuci Tangan
Dalam struktur MBG, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bertanggung jawab penuh atas seluruh proses operasional: mulai dari pengadaan bahan baku, pengawasan memasak, pengemasan, hingga distribusi makanan ke sekolah, dengan dukungan ahli gizi dan akuntan.
Artinya, seluruh kekacauan ini bukan tanpa penanggung jawab.
Publik menilai sudah saatnya kepala SPPG dan yayasan berhenti bersembunyi di balik program negara.
Audit Total Jadi Harga Mati
Kini masyarakat menuntut:
Audit menyeluruh SPPG MBG Cigaru
Bongkar struktur kewenangan yayasan
Lindungi hak pekerja
Pastikan menu sesuai standar gizi nasional
Buka seluruh dokumen pengadaan
Program MBG membawa nama negara.
Dan ketika pengelolaannya amburadul, yang tercoreng bukan hanya satu dapur — melainkan kepercayaan publik.
Ini bukan sekadar soal administrasi.
Ini soal masa depan anak-anak.
Soal uang rakyat.
Soal integritas.
Program boleh besar.
Anggaran boleh kuat.
Namun tanpa kejujuran dan profesionalisme,
semuanya bisa ambruk dari dalam. “Bes”
