BESINFO.ID, CIANJUR SELATAN – Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Cigaru, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, mendapat sorotan masyarakat. Laporan yang diterima redaksi Besinfo.id pada Selasa malam (17/2/2026) mengungkap dugaan sejumlah persoalan serius dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut.
Sumber masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut adanya dugaan ketidaktertiban administrasi, konflik internal, hingga persoalan perlindungan tenaga kerja.
Salah satu sorotan utama adalah tidak adanya tenaga ahli gizi aktif di SPPG Cigaru. Padahal, keberadaan ahli gizi merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas nutrisi makanan bagi siswa.
“Sudah lama tidak ada ahli gizi aktif di SPPG Cigaru. Padahal itu kunci dalam program MBG,” ujar sumber.
Ia menyebut, ahli gizi sebelumnya diduga mengundurkan diri akibat konflik internal. Dampaknya, kualitas menu yang disalurkan ke sekolah disebut mulai dikeluhkan.
“Menu kadang dinilai tidak sesuai standar. Sekolah juga mulai mempertanyakan,” tambahnya.
Selain itu, sumber juga menyoroti dugaan tidak didaftarkannya sebagian pegawai dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
“Pegawai banyak yang tidak terdaftar BPJS. Alasannya sering ganti orang, tapi ada dugaan yang tidak sejalan malah diberhentikan,” ungkapnya.
Jika terbukti, kondisi ini berpotensi melanggar hak normatif tenaga kerja dalam program berbasis anggaran publik.
Laporan juga menyinggung dugaan lemahnya administrasi pengadaan bahan. Sumber mengaku tidak adanya bukti transaksi atau nota pembelian.
“Setahu saya, nota pembelian tidak pernah diberikan. Padahal itu penting untuk transparansi,” katanya.
Ketiadaan dokumen transaksi dinilai berpotensi mengaburkan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
SPPG Cigaru juga disebut kurang melibatkan masyarakat sekitar. Kerja sama dengan pelaku usaha lokal, termasuk pengrajin tempe di Cigaru, dikabarkan dihentikan sepihak.
“Dulu sempat kerja sama dengan warga lokal, tapi tiba-tiba diputus tanpa penjelasan,” ujarnya.
Sumber juga menyebut adanya keterlambatan pengadaan bahan makanan yang hampir mengganggu operasional dapur.
“Pernah bahan telat datang, hampir dapur tidak jalan. Padahal ini program makan harian siswa,” tuturnya
Menanggapi laporan tersebut, pengamat publik eBes menilai persoalan di SPPG Cigaru tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut program nasional dan kepentingan anak-anak.
“Kalau laporan ini benar, ini bukan sekadar masalah internal dapur, tapi menyangkut integritas program negara,” tegas eBes.
Ia mendesak adanya audit menyeluruh terhadap pengelolaan SPPG Cigaru, termasuk transparansi anggaran dan perlindungan tenaga kerja.
“Saya mendorong audit total. Bongkar tata kelola, pastikan standar gizi terpenuhi, lindungi pekerja, dan buka semua dokumen pengadaan,” ujarnya.
Menurutnya, program MBG membawa nama negara sehingga pengelolaannya harus profesional dan transparan.
“Jangan sampai program besar rusak karena tata kelola yang lemah. Ini soal masa depan anak-anak dan kepercayaan publik,” tambahnya
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Besinfo.id masih berupaya mengonfirmasi laporan tersebut kepada pengelola SPPG Cigaru dan instansi terkait guna mendapatkan klarifikasi resmi.
(Redaksi)
