BESINFO.ID, Cianjur- Front Aksi Mahasiswa melakukan aksi unjukrasa ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Cianjur, Senin, 17 November 2025.
Mereka mempertanyakan anggaran fantastis Disdukcapil Kabupaten Cianjur untuk sejumlah kegiatan, paket belanja, dan mekanisme pelayanan yang menjadi perhatian publik saat ini.
“Tuntutan ini disampaikan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari penyimpangan,” tegas koordinator aksi, M Ihsanullakmal.
Dia menyoroti anggaran sebesar Rp1.911.250.000 yang dialokasikan untuk pembelanjaan alat atau bahan komputer pada titik pelayanan Adminduk. Mereka mempertanyakan riciannya karena alokasinya anggarannya relatif cukup besar.
“Kami meminta klarifikasi apa saja rincian komponen anggaran tersebut?. Siapa pihak pengelola paket dan pelaksana kegiatan?. Apa analisis kebutuhan yang menjadi dasar perencanaan anggaran sebesar itu dan lainnya?,” paparnya.
Selain itu, mereka juga mempertanyakan bentuk pengawasan dari Disdukcapil Cianjur terkait pengawasan dugaan maraknya jasa pembuatan KTP/KK ilegal di media sosial.
“Di sejumlah platform media online, khususnya Facebook, masih ditemukan oknum yang menawarkan jasa pembuatan KTP, KK, dan dokumen kependudukan lainnya yang diduga disertai pungutan liar,” pungkasnya.
Bendahara Disdukcapil Kabupaten Cianjur Ahmad mengatakan, anggaran Rp1,9 miliar yang dialokasikan khusus untuk pengadaan ribbon atau tinta pencetakan e-KTP serta sarana serta prasarana dan pengadaannya dilakukan melalui E-Katalog kepada CV Ayo Klik Parahiangan.
Kebijakan itu berdasarkan kewenangan mantan Kepala Disdukcapil sebelumnya.
“Satu unit tinta harganya Rp3,8 juta dan dapat digunakan untuk mencetak maksimal 500 keping e-KTP, meski real di lapangan berkisar 490-495 keping,” kata dia. (Awr)
