CIANJUR.Besinfo.com– Ketua Cianjur People Movement (Cepot) Ahmad Anwar alias Ebes menyoroti angka fantastis dalam pendanaan pendidikan nonformal (PKBM) di Kabupaten Cianjur dari Pemerintah Pusat.
Anggaran tersebut termasuk alokasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk PKBM sebesar Rp66,9 miliar pada tahun 2025. Angka ini menempatkan Cianjur sebagai penerima terbesar se-Jawa Barat.
BOP PKBM yang didapatkan Kabupaten Cianjur beberapa kali lipat lebih besar dari
Kota Cirebon yang hanya menerima sekitar Rp15 miliar, dan Kabupaten Pangandaran sekitar Rp4,2 miliar.
Perbedaan yang mencolok ini memicu pertanyaan, apakah jumlah PKBM dan peserta didik di Cianjur benar-benar sepadan dengan dana sebesar itu?.
Ebes selaku pemerhati pendidikan meminta pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan verifikasi ulang terhadap jumlah lembaga, peserta didik, dan efektivitas program.
Hal itu lantaran besarnya dana yang diterima yang membawa tanggung jawab besar pula. Namun dalam praktiknya.
Bahkan dia menilai, belum semua daerah siap mengelola dan mengawasi penyaluran dana secara optimal. Kasus PKBM fiktif di beberapa kabupaten jadi alarm dini akan potensi penyalahgunaan dana
“Dana BOP adalah amanat untuk mendidik warga yang tertinggal pendidikan. Kalau diselewengkan, dampaknya sangat luas,” tegas Ebes.
Saat ini tercatat, Cianjur memiliki 1.058 PKBM aktif, hampir dua kali lipat dari Bandung (629 PKBM). Secara administratif, banyaknya lembaga ini tentu menjadi dasar pengajuan dana yang besar. Namun sejumlah pihak mempertanyakan validitas dan aktivitas riil dari seluruh PKBM tersebut.
“Banyak yang aktif di proposal, tapi nggak semua aktif di lapangan,” ungkap salah satu pengelola PKBM di Cianjur Selatan yang enggan disebut namanya. (Redaksi)
