CIANJUR.Besinfo.com- Aroma tak sedap kembali tercium dari gedung DPRD Kabupaten Cianjur. Sekretariat DPRD (Setwan) Cianjur kini menjadi sorotan tajam publik setelah enggan membuka transparansi soal anggaran besar yang dinilai janggal.
Jaringan Intelektual Muda (JIM) Cianjur menilai, sikap tertutup Setwan bukan tanpa alasan ada dugaan kuat, oknum anggota DPRD ikut bermain di dalamnya.
Dalam audiensi yang sebelumnya digelar, JIM Cianjur menuntut keterbukaan informasi publik yang telah disampaikan secara resmi kepada Setwan. Namun hingga kini, Setwan terkesan “bungkam dan ketakutan” seolah ada bayangan besar di balik tumpukan dokumen anggaran miliaran rupiah itu.
Menurut Presidium JIM, Alief Irfan, proyek mencurigakan itu tercatat dengan kode RUP 60115458. Paket tersebut tercantum dalam APBD Cianjur dengan pagu Rp 1,4 miliar dan HPS Rp 1.399.955.057,72. Nilai fantastis itu menjadi pertanyaan besar: siapa yang sesungguhnya bermain di balik tender gemuk tersebut?
> “Kami menduga kuat ada kepemilikan paket yang tidak jelas dan Setwan belum juga menjelaskan siapa pihak yang bertanggung jawab. Ini aneh, dan makin menimbulkan tanda tanya publik,” tegas Alief Irfan, Senin (6/10/2025).
JIM menyoroti lima poin krusial yang hingga kini belum dijawab secara transparan oleh Sekretariat DPRD Cianjur, antara lain:
1. Dugaan kepemilikan paket tender fantastis yang belum dijelaskan siapa penanggung jawabnya.
2. Transparansi anggaran makan-minum (Mamin) yang diklaim terbuka, namun tak disertai bukti atau akses publik yang jelas.
3. Mekanisme tender yang disebut sesuai regulasi, tapi penjelasannya terlalu umum tanpa bukti konkret.
4. Urgensi paket tender, yang belum menunjukkan dasar kebutuhan yang kuat.
5. Efisiensi dan evaluasi tender, yang hingga kini tanpa data dan laporan terbuka.
Menurut JIM, sikap tertutup Setwan ini bukan sekadar soal administrasi, tapi sudah masuk pada pelanggaran hak publik.
> “Kalau Sekwan benar-benar menutup akses terhadap DPA atau rincian tender, itu jelas pelanggaran hak konstitusional masyarakat Cianjur untuk mengawasi penggunaan uang rakyat,” tegas Alief.
Lebih jauh, JIM menilai keengganan Setwan untuk membuka data publik adalah ancaman serius terhadap kualitas demokrasi lokal.
> “Bagaimana masyarakat bisa percaya DPRD mampu mengawasi Pemkab Cianjur, kalau dapur administrasinya sendiri penuh kabut dan tidak akuntabel?” ujarnya.
JIM pun mendesak Inspektorat, BPK, dan aparat penegak hukum agar turun tangan memeriksa kejanggalan dalam anggaran dan tender di tubuh Sekretariat DPRD Cianjur.
> “Kami tidak akan berhenti. Jika perlu, kami akan melayangkan laporan resmi ke aparat penegak hukum. Publik berhak tahu ke mana uang miliaran itu mengalir,” tutup Alief dengan nada tegas. (Bes)
