BESINFO.ID, CIANJUR – Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan (DPKHP) Kabupaten Cianjur di demo masa pada Jumat 7/8/26 kemarin. Mereka mendesak evaluasi menyeluruh terhadap program Pusat Peternakan Terpadu yang menelan anggaran Rp2,8 miliar yang diduga sarat kejanggalan.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Cianjur
menyuarakan lima tuntutan utama: -evaluasi total kinerja DPKHP, -permintaan maaf terbuka dari dinas,
– pembukaan seluruh dokumen program ke publik,
– audit menyeluruh oleh Inspektorat dan Kejaksaan, serta kesiapan membawa kasus ini ke jalur hukum lebih tinggi jika tuntutan tidak direspons.
Kordinator Akasi (BEM PTNU) Cianjur Fauzi dan Syahrul
membeberkan sejumlah temuan investigasi. Populasi ayam menyusut drastis dari 700 ekor menjadi sekitar 172 ekor, sementara jumlah sapi juga berkurang.
“Kami menduga sekitar 60 persen dana tidak tepat sasaran atau terjadi mark-up,” klaimnya.
Selain itu pembangunan kandang dan gudang juga dinilai di luar kewajaran, belum ada aktivitas penjualan hasil ternak sama sekali, dan tenaga kerja didominasi outsourcing yang diduga digaji di bawah standar upah minimum. Massa juga mengungkap modus penyaluran bantuan domba dari dana pokok pikiran (Pokir) dewan yang hanya bersifat seremonial, difoto lalu diangkut kembali pada malam hari.
Menanggapi hal itu, Kabid Peternakan DPKHP Cianjur, M. Agung Rianto, saat di temui di ruang kerjanya menjelaskan program baru berjalan efektif selama tiga bulan pada akhir 2025. Kematian massal ayam diakibatkan adaptasi buruk, kepadatan kandang, gas metana, dan predator.
“Untuk keuntungan dari sapi perah, baru akan menghasilkan susu maksimal setelah kelahiran kedua,” imbuhnya.
Ia juga mengakui keterbatasan SDM, tidak ada kepala seksi dan hanya tersedia satu dokter hewan. Awr
