BESINFO.COM, CIANJUR – Pemerintah Kabupaten Cianjur instruksikan setiap sekolah untuk menyiapkan kuota sebanyak 5 persen untuk anak dari keluarga tidak mampu. Tidak hanya digratiskan biaya, namun siswa tidak mampu juga akan diberi fasilitas lengkap selama sekolah.
Bupati Cianjur Herman Suherman, mengatakan kebijakan tersebut diambil lantaran banyak anak di Cianjur yang hanya mengenyam pendidikan hingga pendidikan SD atau SMP akibat tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan.
“Meski hingga tingkat SMP gratis, tapi kebutuhan seperti seragam, buku, dan keperluan lainnya yang membuat anak dari keluarga tidak mampu terpaksa putus sekolah,” ucap dia, Senin (30/5/2022).
Oleh karena itu, lanjut dia, setiap sekolah diminta untuk menyiapkan kuota 5 persen bagi anak dari keluarga tidak mampu, supaya tetap bisa bersekolah.
Nantinya anak tidak mampu tersebut akan didata dan dimasukkan ke sekolah terdekat dari tempat tinggalnya.
“Nanti tugas desa dan kecamatan untuk mendata. Kalau sudah ada datanya, langsung diserahkan ke dinas untuk dimasukan ke sekolah terdekat, tanpa testing dan tanpa harus mengeluarkan biaya sepeserpun,” ungkap dia.
Herman menyebut jika siswa tersebut akan difasilitasi mulai dari seragam, buku, dan keperluan sekolah lainnya. “Semuanya disiapkan, jadi siswa kurang mampu ini hanya fokus belajar, tidak perlu memikirkan hal lainnya,” paparnya.
Dia menjelaskan jika kebijakan yang akan diterapkan mulai tahun ajaran baru 2022 ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan, baik SD, SMP ataupun SMA/SMK sederajat. Bahkan tidak hanya sekolah negeri, Herman meminta sekolah swasta juga menetapkan hal yang sama.
“Jadi berlaku untuk negeri dan swasta. Termasuk SMA juga, nanti kita koordinasi dengan Pemprov untuk teknisnya karena kewenangan SMA kan ada di provinsi,” ucap dia.
Dia menuturkan untuk pembiayaannya nanti akan ada yang difasilitasi sekolah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), CSR perusahaan, hingga disiapkan ayah angkat bagi siswa tersebut.
“Kalau sekolahnya mampu untuk memfasilitasi, maka pembiayaan langsung sekolah. Tapi jika memang sekolah tidak sanggup sampai 5 persen dari kuota, Pemkab akan siapkan pembiayaan dari CSR atau disiapkan ayah angkat dari para pejabat di lingkungan Pemkab,” kata dia.
Dia menambahkan dengan adanya kebijakan tersebut setiap anak di Cianjur mengenyam pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK sederajat.
“Kita ingin ke depannya masalah IPM terutama dari sektor pendidikan teratasi. Jadi tujuannya untuk jangka panjang, supaya kesalahan sebelumnya tidak terulang, makanya kita fasilitasi agar tidak ada lagi yang putus sekolah, apalagi karena faktor ekonomi,” pungkasnya.
**dis
