BANDUNG – Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Hadi Tjahjanto melakukan pengecekan terhadap pembagian 2.500 sertifikat tanah secara gratis. Hal ini dilakukannya sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo.
“Saya, selain membagikan sertifikat, juga sekaligus saya manfaatkan untuk mengunjungi Kanwil Jabar.
“Salah satunya untuk melihat sejauh mana program yang sudah kita sepakati bersama dan kita perintahkan terkait dengan pelayanan masyarakat,” katanya di Kantor ATR/BPN Kota Bandung di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung pada Kamis (8/9/2022).
Menurut Hadi, yang pertama ditekankannya adalah bagaimana fungsi kantor tersebut sudah nyaman untuk melayani masyarakat terkait dengan pelayanan BBSL.
Selain itu, pelayanan itu juga hendaknya sudah nyaman bagi masyarakat untuk melayani sertifikat dan kegiatan rutin lainnya.
“Lalu apakah (di) hari Sabtu-Minggu, apakah program prioritas atau pelataran itu bermanfaat untuk rakyat,” ucapnya.
Setelah itu, kata Hadi, ada pula cara mensosialisasikan kegiatan-kegiatan melayani masyarakat itu, apakah sudah dilakukan dengan baik atau tidak.
“Sehingga masyarakat paham betul bahwa pelayanan sekarang sudah berubah dan semua bisa ditanyakan di kantor pertanahan,” katanya.
Kedua, kata Hadi, dia juga menekankan kepada seluruh Kantah di Jabar untuk benar-benar mengawal dan memberikan bantuan terkait dengan LSD.
“Atau merupakan Lahan Sawah Dilindungi yang saat itu masuk dalam RT dan RW bahwa wilayahnya wilayah kuning dan berubah menjadi hijau, dan berakibat langsung pada pengembang maupun masyarakat,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Hadi juga menekankan untuk terus berkoordinasi dengan kantor pusat kemudian berkoordinasi dengan masyarakat tentang lahan sawah dilindungi tersebut.
“Sehingga di situ juga ada peluang tidak ada yang melakukan kegiatan pungutan kepada pengembang atau masyarakat apabila melakukan pengukuran. Saya minta 1 meternya 1.000 dan lain sebagainya, tidak ada, karena ini bagian dari mafia tanah menurut saya,” tuturnya.
“Lalu, yang ketiga, adalah saya minta seluruh kantah dan kakanwil juga mendorong percepatan program reforma agraria sehingga menentukan lokasi prioritas reforma agraria yang diperuntukkan untuk masyarakat ini benar segera terealisasi,” kata Hadi.
Hal ini karena, lanjut Hadi, 10,2 juta rakyat Indonesia itu mengandalkan hidupnya di sumber daya hutan, dan mengandalkan hidupnya juga di FHGU.
“Jadi dengan demikian, segera lakukan percepatan, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah lalu segera kita regis sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum bahwa tanah yang dia duduki ini juga sudah bersertifikat dan berhak untuk menggarap wilayah itu,” katanya.
Oleh karenanya dari ketiga kegiatan tadi, baik sertifikat pelayanan, LSD maupun reforma agraria, Hadi berpesan agar tidak ada yang bermain-main.
“Kalau ada yang bermain-main saya anggap itu adalah bagian dari mafia tanah dan saya gebuk.
“Saya akan melaksanakan perintah Bapak Presiden dengan baik,” tutupnya.
(da)
