BESINFO.COM, Cianjur – DPRD Kabupaten Cianjur, menilai pemerintah lalai menyikapi kasus penyelewengan dana desa. Dewan pun meminta pemerintah agar membuat program penyuluhan secara sistematis untuk menangani kasus tersebut agar tidak terulang.
Ketua Komisi A, DPRD Kabupaten Cianjur, Isnaeni, mengatakan, banyaknya temuan kasus dana desa tidak bisa disalahkan secara penuh kepada para Kades maupun perangkat desa, lantaran bisa saja pengawasan dari pihak Pemkab selama ini tidak maksimal.
“Kita sangat menyayangkan banyaknya temuan kasus dana desa ini, tapi tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada pihak desa. Bisa saja karena memang pengawasan dari Pemkab nya juga tidak ada,” kata dia, Kamis (17/3/2022).
Oleh karena itu, pemerintah harus pro aktif dengan membentuk program penyuluhan maupun pengawasan terhadap setiap desa.
“Jangan hanya melakukan pemanggilan, tapi buat juga program untuk pencegahan ini yang bisa dibarengi dengan sosialisasi kepada setiap desa agar mereka semua paham,” ungkap dia.
Menurutnya, selama ini Pemkab Cianjur belum pernah memiliki program khusus untuk melakukan monitoring serta pencegahan tindak korupsi di lingkungan desa.
“Selama ini saya belum pernah ada program untuk sosialisasi ke setiap desa terkait juknis dana desa. Dengan adanya program itu, para Kades akan lebih paham lagi,” pungkasnya.
**besinfo
