Cianjur – DPRD Kabupaten Cianjur, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur segera membangun kembali seribuan lebih ruang kelas yang rusak akibat berbagai faktor sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama sektor pendidikan yang masih rendah.
“Saya mendapat laporan lebih dari 1.000 ruang kelas terutama SD yang rusak berat di Cianjur, namun hingga saat ini belum mendapat perbaikan. Bagaimana meningkatkan IPM kalau bangunan sekolah untuk belajar mengajar kondisinya rusak berat,” ujar Ketua DPRD Cianjur, Ganjar Ramadhan, Jumat (14/10/2022).
Ganjar berharap skala prioritas diberikan untuk sekolah yang sudah rusak sejak lama tidak hanya yang rusak akibat bencana alam, sehingga proses belajar mengajar siswa dapat berjalan dengan aman dan nyaman layaknya ruang kelas di sekolah yang terletak di perkotaan.
Terkait minim-nya anggaran ungkap dia, pihaknya siap berkolaborasi untuk mengajukan tambahan ke pemerintah provinsi dan pusat, sehingga seribuan lebih ruang kelas yang rusak dapat dengan cepat kembali dibangun karena laporan yang didapat dari dinas terkait untuk tahun ini hanya 25 ruang kelas yang akan dibangun.
“Kami siap membantu eksekutif dalam mencari anggaran untuk membangun kembali ruang kelas yang rusak tersebut selain dari APBD Cianjur. Ini merupakan tugas bersama agar IPM Cianjur terutama bidang pendidikan dapat mengejar ketertinggalan,” katanya.
Kepala Disdikbud Cianjur, Akib Ibrahim, mengatakan hingga Oktober 2022, pihaknya mencatat 1.649 ruang kelas SD yang rusak berat, rusak sedang 1.952 ruang kelas, dan rusak ringan sebanyak 1.605 ruang kelas. Pihaknya memiliki keinginan untuk melalukan perbaikan serentak namun dana yang dimiliki pemerintah terbatas.
Sehingga pihaknya berharap pihak sekolah dapat menarik kekuatan yang ada di lingkungan untuk membantu meningkatkan kualitas bangunan sekolah dengan cara mengalang dana dari berbagai sumber termasuk alumni yang memiliki kepedulian terhadap almamater-nya, bukan meminta sumbangan dari orang tua siswa.
“Jangan hanya mengandalkan dari pemerintah, kepala sekolah dapat mengelola dan mencari bantuan dari berbagai sumber termasuk dari Corporate social responsibility (CSR) atau tindakan yang dilakukan di dunia usaha atau industri sebagai rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar,” katanya. (tr)
