BESINFO.ID CIANJUR — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Cianjur mendatangi gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Selasa (20/10/2026), mereka menyampaikan petisi berisi enam tuntutan strategis. Namun hingga sore, tidak satu pun pimpinan dewan maupun ketua fraksi yang hadir untuk menerima aspirasi secara langsung.
Petisi yang diserahkan mencakup enam isu utama peningkatan kualitas pendidikan, transparansi pengelolaan anggaran daerah, penanganan serius kebakaran hutan dan lahan, evaluasi Program Strategis Nasional, penegakan supremasi sipil, serta pemerataan akses layanan kesehatan.
Koordinator aksi, Syamsudin Al-Fadsi, menyampaikan mahasiswa memanfaatkan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menyuarakan harapan warga Cianjur.
“Kami menuntut DPRD Cianjur menyampaikan aspirasi kami dan masyarakat Cianjur kepada pemerintah pusat. Enam tuntutan ini mencerminkan persoalan nyata yang dirasakan warga,” ujar Syamsudin.
Namun alih alih tuntutan di dengar Dewan perwakilan rakyat ia menyayangkan sikap DPRD yang dinilai menutup ruang dialog.
“Kami ingin dihadiri Ketua DPRD beserta ketua fraksi untuk berdialog. Tapi hingga saat ini belum ada yang menemui kami. Kami hanya ingin didengar dan mendapat tanggapan yang jelas,” katanya.
Aliansi BEM Cianjur memberi tenggat waktu 3×24 jam kepada DPRD untuk memberikan jawaban tertulis. Mahasiswa juga meminta kejelasan tuntutan mana yang dapat dipenuhi melalui kewenangan DPRD, dan mana yang harus diteruskan ke pemerintah pusat.
Aksi ini menjadi pertanyaan besar apakah lembaga wakil rakyat benar-benar terbuka terhadap suara masyarakatnya, atau justru memilih menutup pintu ketika diingatkan atas tanggung jawabnya. Masyarakat kini menunggu apakah DPRD akan merespons dengan jawaban konkret, atau diam seribu bahasa. Awr
