CIANJUR, Besinfo.id — Pemerintah Kabupaten Cianjur resmi merotasi dan memutasi sejumlah pejabat strategis pada Senin, 24 Agustus 2026. Langkah yang melibatkan 19 nama, mulai dari kepala dinas, badan, asisten setda, staf ahli, hingga pejabat struktural di lingkungan RSUD dan dinas teknis ini dinilai sebagai upaya penyegaran organisasi, namun sekaligus memunculkan pertanyaan besar terkait transparansi proses dan kesiapan calon pejabat menjawab tumpukan persoalan yang selama ini mengganjal di berbagai sektor.
Rotasi yang melibatkan jabatan-jabatan kunci tersebut mencakup perpindahan maupun pengangkatan baru:
No Nama Jabatan Baru
1 Euis Jamilah, S.Pd, M.AP Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2 R Lusi Hasfiati, SE, MT, M.Sc Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset & Inovasi Daerah
3 Budhi Rahayu Toyib, S.Sos, MM Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan & Perindustrian
4 Endan Hamdani, SH, MH Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
5 Nurdiyati, S.Hut., M.AP Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan & Pembangunan Sekretariat Daerah
6 Dedi Supriadi, S.IP, M.Si Kepala Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
7 Rachmat Hartono, SH, MAP Inspektur Inspektorat Daerah
8 Aris Haryanto, AP, M.Si Kepala Dinas Komunikasi, Informatika & Persandian
9 Komarudin, S.Sos., M.Si Asisten Perekonomian & Pembangunan Sekretariat Daerah
10 Asep Suparman, S.Sos, M.Si Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik
11 Cepi Rahmat Fadiana, ST, MT Kepala Dinas Perhubungan
12 Cicih Permasih, SH, MM Kepala Dinas Arsip & Perpustakaan
13 Amad Mutawali, S.Ag, S.IP, M.Si Kepala Dinas Lingkungan Hidup
14 Henry Ferdian Martin, S.STP., MAP Kepala Badan Pendapatan Daerah
15 Lucky Hermansyah, S.Kom, M.Si Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan & Perindustrian
16 Dr. Aang Anwar Amin, S.Kep., Ners, M.Kes Wakil Direktur Pendidikan & Pengembangan Mutu RSUD Sayang
17 Muharam, S.Kom Kepala Bidang Pendataan & Penetapan Badan Pendapatan Daerah
18 Fransiska Intania, S.Si., M.M Kepala Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia Bapperida
19 Susan Susilawati, SH, MH Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Arsip & Perpustakaan
Penyegaran atau Pergeseran Tanpa Evaluasi? Secara resmi, pemkab menyebut langkah ini sebagai bagian dari pembinaan karir, peningkatan kinerja, dan penyegaran birokrasi. Namun, di balik daftar nama yang bergeser, sejumlah pengamat dan elemen masyarakat menyoroti ketidakjelasan dasar pertimbangan yang digunakan apakah berdasarkan kinerja, kompetensi, atau pertimbangan lain yang tidak dipublikasikan.
“Rotasi memang kebijakan hak prerogatif kepala daerah. Tapi yang menjadi pertanyaan publik: apakah ada evaluasi kinerja yang mendahului? Apakah pejabat yang digeser telah menyelesaikan tugasnya, atau justru digeser sebelum persoalan di tangannya tuntas?” ujar Ahmad Anwar atau yang akrab di sapa ebes direktur Media Besinfo.id sekaligus pengamat tata kelola pemerintahan Cianjur.
Beberapa jabatan strategis yang kini berganti pemegang justru sedang menghadapi masalah krusial yang belum terjawab:
Inspektorat Daerah yang kini dipimpin Rachmat Hartono sedang diuji kemampuannya mengawasi penggunaan anggaran, termasuk dugaan kejanggalan pada program Pusat Peternakan Terpadu senilai Rp2,8 miliar yang diprotes mahasiswa dan belum tuntas.
Badan Pendapatan Daerah yang kini dipimpin Henry Ferdian Martin menghadapi tantangan besar merealisasikan pendapatan daerah di tengah isu pencairan dana bagi hasil Rp50 miliar dan pinjaman Rp150 miliar yang diklaim Bupati sudah disepakati namun belum terlihat perwujudannya.
Dinas Lingkungan Hidup di bawah Amad Mutawali sedang dihadapkan pada temuan kondisi Rumah Potong Hewan yang tidak terawat, berpotensi mencemari lingkungan, serta dugaan kelalaian pelaporan tahunan yang disorot organisasi lingkungan.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang kini dipegang Dedi Supriadi berhadapan dengan tekanan kebutuhan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran dan prioritas yang sering kali tumpang tindih.
Dinas Kominfo di bawah Aris Haryanto dituntut lebih terbuka dalam menyajikan data pembangunan sekaligus merespons keluhan masyarakat yang kerap viral di media sosial terkait layanan publik.
Para pejabat yang baru dilantik tidak hanya memegang tongkat kepemimpinan, tetapi juga mewarisi daftar panjang masalah yang menumpuk: dari pengawasan anggaran yang masih dipertanyakan, layanan kesehatan yang sempat memicu protes masyarakat terkait pemangkasan peserta BPJS, hingga transparansi penyaluran bantuan pangan yang diduga belum tepat sasaran.
Khususnya untuk posisi Inspektur Inspektorat Daerah, jabatan yang memegang kunci pengawasan internal publik menaruh harapan sekaligus kecurigaan.
“Apakah inspektur yang baru akan berani memeriksa tanpa pandang bulu, atau justru menjadi perpanjangan tangan untuk menutupi kejanggalan yang sudah ada?” tanya Ebes.
Sementara itu, pergantian di Bapperida dan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan & Perindustrian menjadi krusial mengingat Cianjur sedang berupaya memacu ekonomi masyarakat pasca-pemulihan, namun dihadapkan pada polemik harga pangan yang tidak stabil dan bantuan pangan yang dinilai belum optimal penyalurannya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi rinci dari Pemerintah Kabupaten Cianjur mengenai kriteria seleksi, latar belakang pertimbangan setiap pergeseran, serta target kinerja yang akan dibebankan kepada pejabat baru. Masyarakat hanya diberi daftar nama dan jabatan tanpa narasi tentang bagaimana mereka akan menjawab tantangan yang ada.
“Rotasi bukan sekadar mengganti nama di papan nama kantor. Yang paling penting adalah akuntabilitas. Jika dalam enam bulan ke depan tidak ada perubahan nyata, tidak ada masalah yang terselesaikan, maka penyegaran ini hanyalah sandiwara birokrasi yang membuang waktu dan uang rakyat,” tegas ebes.
Kini, mata masyarakat Cianjur tertuju pada 19 nama tersebut. Mereka bukan hanya sedang memulai babak baru karir, mereka sedang mempertaruhkan kepercayaan publik. Apakah rotasi ini menjadi awal perubahan yang lebih baik, atau sekadar perputaran nama tanpa perubahan substansi? Jawabannya akan terlihat dari seberapa banyak masalah yang mampu diselesaikan, bukan seberapa banyak jabatan yang berhasil diduduki. Awr
