BESINFO.ID,Cianjur– Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Cianjur turut menyikapi penghentian program Universal Health Coverage (UHC).
PMII Cianjur mendesak Pemkab Cianjur segera mencari solusi nyata atas ketidakpastian akses kesehatan bagi ratusan ribu warga.
Ketua PC PMII Cianjur, Nur Alim Abdul Gani menegaskan, persoalan UHC tidak semata-mata soal kebijakan maupun hitungan anggaran, tetapi hak dasar yang dilindungi konstitusi.
“Masyarakat yang sedang sakit tidak boleh dibiarkan kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena persoalan kepesertaan BPJS maupun keterbatasan anggaran,” tegas Nur Alim, Sabtu 5 September 2026.
PMII merumuskan tiga tuntutan yang harus segera dipenuhi pemerintah daerah. Diantaranya solusi jangka pendek segera bagi masyarakat yang sedang sakit namun belum terdaftar BPJS.
Mengembalikan predikat UHC dan memperluas cakupan kepesertaan agar seluruh warga Cianjur benar-benar terlindungi secara merata, bukan hanya tertulis di laporan.
“Kami juga mendesak merombak APBD Perubahan 2026 sesuai skala prioritas, dengan mendahulukan anggaran kesehatan sebagai penopang utama keberlangsungan UHC.
TAPD Kabupaten Cianjur melalui R. Dedi Sudrajat beralasan keterbatasan anggaran daerah dan proses verifikasi data kepesertaan yang sedang berjalan menjadi penyebab penangguhan tersebut.
“Hal ini karena keterbatasan anggaran dan proses penyesuaian verifikasi data,” tegasnya. (Awr)
