BESINFO.ID,Cianjur– DPRD Cianjur menggelar audensi bersama Ormas 234 Solidarity Community (234 SC), Dinas Kesehatan (Dinkes) Cianjur serta BPJS Kesehatan terkait penghentian program Universal Health Coverage (UHC).
Wakil Ketua DPRD Cianjur Susilawati, memimpin jalannya audensi.
Susilawati menegaskan, penghentian UHC harus dibatalkan. Namun di forum ini perwakilan Eksekutif maupun BPKAD selaku pihak berkaitan tidak hadir.
“Intinya mereka meminta ada kebijakan pembatalan terhadap surat edaran tersebut. Tapi yang hadir disini bukan pengambil keputusan,” kata Susilawati.
Terkait anggaran minim yang disebut-sebut sebagai penyebab penghentian UHC, Susilawati menawarkan solusi.
“Anggaran JKN ini kan dari APBN, bisa dari provinsi juga. Ketika ada kebijakan A dikeluarkan, harus ada kebijakan alternatif untuk menutupi celahnya. Nasib masyarakat yang sudah tidak masuk lagi bagaimana? Itu yang kita soroti,” ungkapnya.
Ketua 234 SC Cianjur Soni Farhan mengaku, kecewa dengan absennya pihak eksekutif.
Pihaknya pun mengancam akan turun kembali ke jalan dalam bentuk unjukrasa.
“Ini sudah 2×24 jam. Hari ini Selasa jawabannya tetap ngelantur kemana-mana. Seolah pemerintah pengen kita turun ke jalan. Ya sudah,” pungkasnya. (Awr)
