BESINFO.ID.Cianjur– Potret kegagalan tata kelola pendidikan keagamaan kembali terlihat di Kabupaten Cianjur. Selama 25 tahun, Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula (MDTU) Al-Mubarokah di Kampung Cigalumpit RT 03/03, Desa Situhiang, Kecamatan Pagelaran, tetap menjalankan proses belajar mengajar tanpa bangunan sekolah dan tanpa mebeler.
Sebanyak 140 siswa-siswi terpaksa belajar duduk di lantai, tanpa meja dan kursi yang layak, sebuah kondisi yang seharusnya tidak lagi terjadi di tengah gencarnya program peningkatan mutu pendidikan.
Kepala Sekolah MDTU Al-Mubarokah, Ustadz Zaki, mengungkapkan kondisi tersebut saat dikonfirmasi Sabtu (27/12/2025).
“Sampai hari ini siswa kami masih belajar duduk di lantai karena belum memiliki bangunan sekolah, meja, dan kursi,” ungkapnya.
Proses pembelajaran dilakukan dengan menumpang di madrasah. Saat madrasah digunakan untuk kegiatan pengajian, kegiatan belajar tidak dapat berlangsung secara normal dan siswa harus berpindah tempat.
“Kami tidak punya gedung sekolah sendiri. Kalau madrasah dipakai pengajian, pelajaran terpaksa berhenti,” ujarnya.
Yang membuat kondisi ini semakin miris dan ironis, pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pendidikan keagamaan sebesar 1 persen dari APBD, dengan nilai mencapai sekitar Rp2,5 miliar. Namun hingga kini, MDTU Al-Mubarokah sama sekali tidak tersentuh pembangunan fasilitas dasar pendidikan.
Lebih ironis lagi, pimpinan MDTU Al-Mubarokah diketahui merupakan Wakil Sekretaris P3DTPQ Kecamatan Pagelaran—lembaga yang secara fungsi dan struktural berkaitan langsung dengan pembinaan pendidikan diniyah dan TPA. Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar: mengapa lembaga pendidikan yang bahkan berada dalam lingkar struktur P3DTPQ justru terabaikan?
Jika P3DTPQ tidak mampu memperjuangkan kebutuhan paling dasar madrasah di wilayahnya sendiri, lalu kepada siapa lagi dunia pendidikan diniyah harus berharap?
Kondisi ini semakin disorot karena Bupati Cianjur disebut pernah datang ke wilayah Kampung Cigalumpit. Namun hingga kini, tidak ada perubahan nyata. Bangunan sekolah tak kunjung dibangun, mebeler tetap nihil, dan siswa masih belajar di lantai.
Akibatnya, banyak siswa mengeluhkan sakit pinggang, kelelahan, dan kesulitan berkonsentrasi, yang secara langsung menurunkan kualitas proses belajar mengajar.
Ustadz Zaki menegaskan, persoalan ini bukan karena ketiadaan lahan.
“Lahan sudah ada, bahkan ada yang siap menghibahkan. Yang tidak ada hanya dana untuk membangun,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi pola penganggaran yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Pembangunan ruang kelas seharusnya satu paket dengan pengadaan meja dan kursi. Jangan sampai anggaran ada, tapi murid tetap belajar di lantai,” katanya.
Selama 25 tahun berdiri, MDTU Al-Mubarokah tak pernah menikmati fasilitas pendidikan yang layak, meski anggaran tersedia, struktur kelembagaan ada, dan pejabat daerah mengetahui kondisi wilayah tersebut.
Ironi ini lengkap:
anggaran ada — struktur ada — pejabat datang — tapi murid tetap duduk di lantai.
Pertanyaannya kini sangat jelas dan tak bisa dihindari:
ke mana arah dan sasaran anggaran 1 persen APBD senilai Rp2,5 miliar itu sebenarnya. (War)
