CIANJUR, Besinfo.id — Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Cianjur menjadi sorotan tajam elemen masyarakat sipil. Gerakan Masyarakat Pecinta Lingkungan (FGMPL) menggelar audiensi di Kantor Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan (DPKHP) Kabupaten Cianjur, Jumat (14/8/2026),
Mereka membeberkan fakta memprihatinkan: bangunan rusak, limbah menumpuk, pencemaran air merugikan warga, hingga pengakuan pejabat dinas yang mengaku tidak paham kewajiban pelaporan lingkungan hidup dan hanya mengalokasikan anggaran penyusunan dokumen lingkungan satu kali saja sejak empat tahun lalu.
Koordinator aksi, Muhamad Daffa, memaparkan hasil peninjauan lapangan yang dilakukan timnya. Kondisi RPH dinilai jauh dari standar higiene dan pengelolaan lingkungan yang semestinya fasilitas bangunan dan kandang rusak parah, lantai area pemotongan masih berlumur bekas darah, tumpukan sampah dan kotoran hewan tidak terangkut, kualitas air limbah yang diragukan, hingga bau menyengat yang menyebar ke permukiman warga sekitar.
“Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, kami menemukan sejumlah kondisi yang memerlukan perhatian dan klarifikasi serius dari Pemerintah Kabupaten Cianjur, khususnya perangkat daerah yang memegang kewenangan pengelolaan RPH. Kondisi bangunan rusak, kurang terawat, sampah dan kotoran belum dibersihkan, bekas darah di area pemotongan, air yang perlu ditangani, bau menyengat, serta kerusakan kandang dan fasilitas pendukung,” papar Daffa di hadapan pejabat dinas.
Dari temuan fisik, FGMPL menyoroti aspek hukum dan administrasi lingkungan. Daffa menyebut adanya indikasi kuat bahwa DPKHP tidak pernah menyusun laporan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala setiap tahun, kewajiban yang melekat bagi setiap pemegang dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan. Padahal, laporan tahunan tersebut wajib disusun oleh tenaga ahli/konsultan lingkungan yang berkompeten dan harus dianggarkan secara rutin dalam APBD.
“Dinas diduga tidak pernah membuat laporan AMDAL setiap tahun dengan alasan tidak ada anggaran. Padahal penyusunan laporan wajib menggunakan jasa konsultan yang berkompeten, namun hal itu tidak dianggarkan secara rutin,” tegasnya.
Ketiadaan petugas keamanan di lingkungan RPH juga disorot. FGMPL menerima laporan bahwa fasilitas yang kosong dan tidak terjaga itu kerap disalahgunakan pihak tak bertanggung jawab untuk pesta minuman keras, tindakan yang jelas melanggar ketertiban dan fungsi aset daerah.
Dampak paling nyata dirasakan warga sekitar. Limbah pemotongan hewan yang tidak dikelola dengan baik mengalir langsung ke saluran air, mencemari sumber air warga, memicu kematian ikan di kolam maupun sawah milik masyarakat, hingga munculnya kasus penyakit kulit yang diduga berkaitan dengan kualitas air yang buruk.
“Pencemaran air menyebabkan ikan warga mati. Warga sekitar juga ada yang terkena penyakit kulit akibat pembuangan limbah yang tidak dikelola baik. Ini sepenuhnya kewenangan dinas yang memiliki anggaran serta kewajiban pengelolaan,” tegas Daffa.
Saat ditanya mengenai kewajiban pelaporan lingkungan tahunan, Sekretaris DPKHP Kabupaten Cianjur, Erwin Julfriansyah, justru memberikan jawaban yang mengejutkan. Ia mengaku tidak memahami ketentuan tersebut dan menyatakan tidak ada alokasi anggaran rutin untuk penyusunan laporan ketaatan lingkungan.
“Saya tidak paham terkait hal itu, dan memang tidak ada anggaran untuk itu,” kutip Daffa menirukan pernyataan pejabat dinas tersebut.
Menanggapi masukan FGMPL, Erwin Julfriansyah menyampaikan pihaknya menerima seluruh masukan masyarakat dan berjanji akan menindaklanjutinya.
“Mereka memberikan masukan terhadap pengelolaan lingkungan dari hasil investigasi mereka. Kami dari Dinas Peternakan dan Perikanan menerima masukan, termasuk keluhan masyarakat sekitar soal keamanan dan lainnya, akan kami tindak lanjuti,” ujar Erwin.
Namun, saat didesak apakah pihaknya rutin melakukan pemantauan langsung ke lapangan, Erwin menjawab dengan nada terbata-bata, hanya menyebut pernah melakukan sosialisasi melalui pengelola RPH.
“Kami sebetulnya sudah sosialisasi dengan masyarakat melalui pengelola RPH, itu sudah dilakukan,” kilahnya.
Pertanyaan soal kerusakan aset, tumpukan limbah yang berbau dan berbelatung juga tak mampu dijawab tegas.
“Saya tidak tahu dan saya kurang paham, apakah mereka di lapangan tidak berani menyampaikan atau apa, yang jelas saya kurang paham,” akunya.
Puncak pengakuan yang memperkuat dugaan kelalaian dinas muncul saat Erwin menjelaskan soal pelaporan lingkungan. Ia mengakui penyusunan dokumen lingkungan hanya dilakukan satu kali saja pada tahun 2018, bersamaan dengan pembangunan atau rehabilitasi RPH. Setelah itu, tidak pernah lagi dianggarkan maupun disusun laporan ketaatan tahunan.
“Itu dua hal yang berbeda. Pertama, dokumen lingkungan saat pendirian atau ada rehab, itu dilakukan sekali. Kalau untuk laporan tahunan, kami hanya menganggarkan satu kali saja pada tahun 2018, yang pertama. Tahun-tahun berikutnya tidak pernah menganggarkan lagi,” aku Erwin.
Kondisi ini memperkuat dugaan FGMPL bahwa pengelolaan RPH Cianjur berjalan tanpa pengawasan lingkungan yang memadai, mengabaikan kewajiban hukum, berpotensi merugikan keuangan daerah, serta membiarkan risiko kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat terus berulang.
FGMPL mendesak Pemerintah Kabupaten Cianjur segera: (1) melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja dan pengelolaan aset RPH; (2) membuka seluruh dokumen pengelolaan lingkungan, pelaporan anggaran, dan kontrak konsultan; serta (3) memastikan pemenuhan seluruh kewajiban pelaporan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi menjamin perlindungan bagi warga dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Cianjur. Awr
