BESINFO.ID, CIANJUR – Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur kembali menjadi sorotan publik. Lembaga pengawas masyarakat Front Bodyguard Independent (FBI) Cianjur menilai arah kebijakan pemerintah daerah belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat, di tengah isu tata kelola pemerintahan yang dinilai kurang sehat.
Ketua FBI Cianjur, Ferri Satria, dalam keterangannya menyoroti intensitas aktivitas Bupati Cianjur yang dinilai kerap berada di luar daerah, termasuk mendampingi agenda Gubernur Jawa Barat.
Menurutnya, kehadiran kepala daerah dalam kegiatan lintas wilayah merupakan hal yang wajar. Namun, hal tersebut harus diiringi dengan hasil nyata yang dirasakan masyarakat, khususnya dalam bentuk kebijakan yang dapat diadopsi dan diterapkan di daerah.
“Bukan sekadar ikut kegiatan, tetapi bagaimana kebijakan yang terbukti berhasil bisa diadopsi dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Cianjur,” ujar Ferri, Kamis (9/4/2026).
Selain itu, FBI Cianjur juga menyoroti peran Wakil Bupati yang dinilai belum berjalan optimal. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi koordinasi pemerintahan dan berdampak pada kinerja birokrasi secara keseluruhan.
“Kami melihat adanya ketimpangan dalam pembagian fungsi. Jika salah satu unsur pimpinan tidak berjalan optimal, maka roda pemerintahan akan tidak seimbang,” katanya.
Lebih lanjut, FBI Cianjur mengungkap adanya dugaan praktik tidak sehat dalam pengelolaan program dan proyek di lingkungan Pemkab. Ferri menyebut indikasi tersebut melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
Meski belum memaparkan bukti secara rinci, pihaknya mengklaim telah menerima berbagai laporan dan aspirasi masyarakat, bahkan sebagian di antaranya disebut telah disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami mencium adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan proyek. Jika terbukti ada praktik KKN, harus ditindak tegas dan transparan,” tegasnya.
FBI Cianjur menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial guna mengawal jalannya pemerintahan daerah agar tetap transparan dan akuntabel, serta berpihak pada kepentingan publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Cianjur maupun juru bicara terkait belum memberikan tanggapan resmi atas kritik dan tudingan yang disampaikan oleh FBI Cianjur. (War)
