BESINFO.COM, Cianjur – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Cianjur, turunkan tim guna menyelesaikan sengketa penyegelan bangunan SDN Cigombong di Kecamatan Cibinong, yang menunggu surat pengajuan pemakaian lahan dari dinas karena berdiri di atas lahan perusahaan PT Menara.
Plt Kadisdikpora Cianjur, Akib Ibrahim, mengatakan, pihaknya baru mengetahui adanya bangunan sekolah dasar di segel karena permasalahan izin penggunaan lahan yang Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Menara di Desa Mekarmukti Kecamatan Cibinong.
“Kami sudah perintahkan beberapa kepala bidang termasuk sarana dan prasarana, untuk terjun ke lapangan menuntaskan penyegelan tersebut. Informasi nya bermasalah karena belum ada surat pengajuan penggunaan lahan ke pihak perusahaan, sehingga terjadi penyegelan,” ujarnya, Rabu (16/3/2022).
Dia menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan ketua kordik Cibinong, terkait permasalahan tersebut yang menyebutkan kalau pihak perusahaan tidak berniat menyegel, namun menunggu surat pengajuan dari dinas sejak tahun 2019 tepatnya setelah selesai pembangunan.
“Kami berharap semuanya dapat tuntas dan surat pengajuan segera di masukan ke pihak perusahaan, agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal karena saat ini sudah diberlakukan kembali Pembelajaran Tatap Muka,” ungkapnya.
Sebelumnya DPRD Cianjur, segera panggil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cianjur, terkait penyegelan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Cibinong sejak selesai dibangun tahun 2019 tanpa alasan, yang mengakibatkan seratusan siswa tidak dapat menjalani proses belajar mengajar secara normal.
Anggota DPRD Cianjur dari Fraksi Gerindra, Abdul Karim, mengatakan, saat melakukan reses di Kecamatan Cibinong, pihaknya mendapat laporan adanya bangunan SDN di Desa Mekarmukti, disegel pihak perusahaan yang mengelola lahan tersebut.
Tercatat 140 orang siswa yang selama ini bersekolah di SDN Cigombong, Desa Mekarmukti, yang terpaksa menjalani proses belajar mengajar secara daring, meski hari ini, Pemkab Cianjur, mengizinkan pembelajaran tatap muka 50 persen.
**dis
