CIANJUR.Besinfo.com– Di balik jargon pendidikan inklusif dan merata, potret buram lembaga pendidikan nonformal di Kabupaten Cianjur justru mencuat. Salah satunya terjadi di PKBM Shuffah Al Mustanir yang berlokasi di Kampung Hanjawar, Desa Cikondang, Kecamatan Cibeber. Di tempat ini, siswa-siswa tidak hanya belajar, tetapi juga tinggal dan bermukim. Layaknya pesantren pendidikan, mereka hidup sehari-hari di lingkungan PKBM.
Namun miris, kondisi fasilitas PKBM ini jauh dari kata layak. Atap bocor, ruang belajar sempit, sanitasi memprihatinkan, dan tempat tidur yang tidak memadai menjadi keseharian mereka. Saat hujan turun, para siswa harus bergantian memindahkan posisi tidur demi menghindari tetesan air dari langit-langit yang lapuk.
Padahal, Kabupaten Cianjur tercatat sebagai daerah dengan penerimaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PKBM terbesar se-Indonesia, yakni sebesar Rp66.961.670.000. Angka fantastis. Namun sayangnya, tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
“Siswa Siswi kami tinggal dan belajar di sini setiap hari. Seperti sekolah formal, bahkan lebih. Kalau Lagi hujan suka pasang ember di lantai nya, soal nya bocor,” ujar salah satu pengelola PKBM Shuffah Al Mustanir.
Kritik keras pun disampaikan oleh salah satu pemerhati pendidikan Cianjur yang akrab disapa Ebes. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah sempat bertemu langsung dengan Kepala Bidang PKBM Dinas Pendidikan Cianjur. Saat itu, Kabid menjanjikan akan memberikan bantuan pembangunan fisik untuk PKBM Shuffah Al Mustanir.
“Beliau bilang: ‘InsyaAllah, tahun ini kita bantu bangunan untuk PKBM Shuffah Al Mustanir’. Tapi kenyataannya? Pesan diabaikan, telepon tidak diangkat, dan janji tinggal janji,” ucap Ebes.
Ia menegaskan, jika aspirasi ini terus diabaikan, ia akan mendatangi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bahkan melakukan aksi untuk membongkar apa yang ia sebut sebagai “kebobrokan tata kelola PKBM di Cianjur.”
Ebes menyoroti dugaan praktik manipulatif pada sejumlah PKBM fiktif di Cianjur, seperti Mendaftaran lagi siswa yang sudah lulus demi Merauk BOP, PKBM yang Siswa nya siluman dan PKBM penerima BOP tanpa kegiatan belajar yang jelas, Seolah Di Lindungi Dan Di perhatikan, kata Ebes, Tapi PKBM yang benar-benar menjalankan fungsinya justru luput dari perhatian pemerintah.
“Ada PKBM yang setiap hari ada kegiatan belajar-mengajar, siswanya mondok, disiplin seperti pendidikan formal. Tapi malah seperti tak terlihat. Tidak mendapat bantuan. Sementara yang fiktif justru dilindungi,” tambahnya.
Tak hanya itu, ia menyoroti lemahnya tanggung jawab pejabat struktural.
“Anggaran Disdikpora Cianjur itu hampir Rp1,7 triliun. Masa satu PKBM saja tidak bisa dikasih atap yang layak? Ini bukan soal anggaran, ini soal hati nurani,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan bahwa jabatan kepala bidang adalah amanah, bukan sekadar posisi birokratis. Seorang pejabat tidak boleh hanya aktif saat anggaran turun, tapi juga harus hadir saat rakyat menjerit menanti kepastian.
“Jangan bicara soal angka partisipasi pendidikan kalau satu pesan WhatsApp dari rakyat pun tidak mampu dibalas,” tandas Ebes. (Redaksi)
