Cianjur – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, diduga melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap ratusan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Cianjur. Bahkan mereka juga melakukan pemungutan untuk bantuan laptop sekolah.
Informasi yang diperoleh Besinfo.com, dugaan Pungli tersebut dilakukan pihak Disdikpora Cianjur saat melakukan kegiatan pertemuan di Kawasan Perkemahan Sarongge, Cianjur beberapa waktu lalu.
Ada sebanayak 115 Lembaga PKBM yang mengkuti acara tersebut, dari setiap masing-masing PKBM pihak. Disdikpora memintai uang sebesar Rp2,7 juta dengan alasan untuk bayar iuran sewa tempat dan makan.
Ketua Cianjur Poeple Movement (Cepot), Ahmad Anwar alias Ebes mengatakan, biaya iuran tersebut dinilai tidak masuk akal lantaran dengan hanya biaya makan tiga kali sehariserta bayar tempat, harus dipatok dengan harga sebesar itu.
“Sekarang kita hitung Rp2,700.000×115 (Lembaga PKBM) = Rp310,500,000. Kurang lebih segitu karena yang Rp250 ribu katanya untuk bayar kemeja,” ujarnya, Jumat (6/1/2023).
Menurutnya, dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah selalu ada biaya yang sudah disediakan pemerintah, sehingga tidak perlu dibebankan pada tiap peserta.
“Yang lebih parah, saat kegiatan berlangsung semua peserta dari PKBM tidak ada yang menginap, karena kebetulan ada bencana gempa di Cianjur. Tapi meski begitu, uang iuran itu tetap diambil semua oleh Oknum Kabid di Disdikpora Cianjur. Itu apa kalau bukan Pungli,” kata dia.
Tidak hanya itu, pihak Disdikpora Cianjur juga diduga mencari keuntungan dari bantuan laptop untuk sekolah dengan harus menebus sebesar Rp1 juta – Rp2 juta per laptop.
“Bantuan laptop yang harusnya digratiskan malah dipungut biaya, akibatnya banyak sekolah yang tidak mau menebus karena mahal. Bagaimana IPM kita tidak rendah, pendidikan pun digunakan ajang cari keuntungan,” jelas Ebes.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Paudni Disdikpora Cianjur, Koswara, mengakui terkait adanya biaya iuran sebesar Rp2,7 juta tersebut.
Koswara mengklaim, bahwa uang iuran tersebut digunakan untuk pembayaran sewa tempat, makan, serta sewa peralatan tenda.
“Tepatnya biaya iuran itu Rp2,5 juta bukan Rp2,7 juta, karena yang Rp250 untuk pembuatan kemeja. Alokasi biaya untuk kegiatan memang ada tapi sedikit sehingga dilakukan iuran berdasarkan hasil rapat dan kesepakatan Korwil pengurus forum setiap wilayah,” katanya. (wan)
