BESINFO.ID , CIANJUR – Pemerintah Kabupaten Cianjur kembali melakukan rotasi, mutasi, dan promosi pejabat struktural di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Pelantikan yang digelar pada Jumat, 10 Januari 2026, ini melibatkan puluhan pejabat eselon II, III, dan IV, mulai dari kepala dinas hingga kepala unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
Secara administratif, mutasi ini diklaim sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja birokrasi. Namun di mata publik, rotasi besar-besaran tersebut justru memunculkan pertanyaan mendasar: apakah benar berorientasi pada peningkatan kinerja, atau sekadar pergeseran jabatan tanpa evaluasi yang jelas?
Berdasarkan daftar resmi yang diterima Besinfo.id, sejumlah jabatan strategis diisi ulang, mencakup posisi kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang, hingga kepala UPTD dan jabatan struktural di tingkat kecamatan. Nama-nama lama maupun wajah baru kembali mengisi pos-pos penting dalam roda pemerintahan Kabupaten Cianjur.
Beberapa pejabat yang dilantik di antaranya Drs. Ahmad Danial, M.Si sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, serta Denny Widya Lesmana, SSTP, M.Ec.Dev sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Selain itu, jabatan sekretaris dinas di sejumlah OPD juga turut mengalami pergeseran.
Namun hingga kini, belum ada penjelasan terbuka dari pemerintah daerah terkait indikator kinerja yang digunakan dalam proses mutasi tersebut. Publik pun bertanya-tanya, apakah pejabat yang dipindahkan dinilai gagal menjalankan tugas, atau mutasi ini murni rotasi rutin tanpa dasar evaluasi kinerja yang transparan.
Rotasi juga menyentuh posisi kepala bidang di OPD strategis seperti Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, serta DP2KBP3A. Padahal, sektor-sektor tersebut selama ini kerap menjadi sorotan masyarakat, mulai dari optimalisasi pendapatan daerah, tata kelola lingkungan, hingga isu perlindungan perempuan dan anak.
Tak hanya itu, jabatan kepala UPTD di berbagai sektor pelayanan publik turut berganti. Di sektor pertanian, misalnya, UPTD Pelayanan Pertanian di wilayah Cibinong, Campaka, Cijati, Sindangbarang, Pacet, Tanggeung, Warungkondang, hingga Cikalongkulon kini dipimpin pejabat baru. Pergantian serentak ini menimbulkan kekhawatiran terkait kesinambungan program serta efektivitas pelayanan di lapangan.
Di tingkat kecamatan dan kelurahan, sejumlah kepala seksi dan sekretaris kelurahan juga dilantik. Pemerintah daerah berharap pengisian jabatan ini mampu memperkuat pelayanan publik. Namun masyarakat menilai, pergantian pejabat tidak serta-merta berbanding lurus dengan perbaikan layanan, jika tidak dibarengi target kerja yang jelas serta pengawasan yang ketat.
Pelantikan ini memang diklaim sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja birokrasi. Namun di tengah berbagai persoalan pelayanan publik di Cianjur, mutasi massal tersebut menjadi ujian serius bagi pemerintah daerah: apakah mutasi ini akan melahirkan perubahan nyata, atau kembali menjadi rutinitas birokrasi tanpa dampak signifikan.
Publik kini menunggu bukan sekadar daftar nama dan jabatan baru, melainkan hasil kerja yang terukur, transparan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. (Bes)
