BESINFO.ID,Cianjur- Puluhan massa dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Cinta Indonesia (APMCI) menggelar aksi demonstrasi di depan Pendopo Kabupaten Cianjur, Selasa (5/5/2026). Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Presidium APMCI, Muhamad Ali Akbar, sebagai bentuk protes terhadap dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Dalam aksinya, massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan transparansi birokrasi serta kritik terhadap tata kelola pemerintahan daerah yang dinilai semakin jauh dari prinsip meritokrasi.
Muhamad Ali Akbar menegaskan, dugaan praktik jual beli jabatan bukan sekadar isu administratif, melainkan persoalan serius yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan masa depan birokrasi di Cianjur.
“Kalau jabatan diperoleh karena transaksi, bukan kapasitas, maka yang lahir adalah birokrasi yang tunduk pada kepentingan politik dan modal, bukan pada kepentingan rakyat,” tegasnya dalam orasi.
Menurutnya, praktik semacam itu berpotensi melahirkan pejabat yang lebih sibuk mengembalikan ‘modal politik’ dibanding bekerja melayani masyarakat. Dampaknya, kebijakan publik menjadi tidak sensitif terhadap kebutuhan warga.
APMCI juga menyoroti persoalan penghapusan sekitar 120 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinilai mengancam status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Kabupaten Cianjur. Mereka menilai lemahnya transparansi dan buruknya komunikasi publik memperlihatkan rapuhnya manajemen pemerintahan daerah.
“Ketika ribuan warga miskin terancam kehilangan akses layanan kesehatan, pemerintah justru sibuk dengan isu mutasi dan dugaan transaksi jabatan. Ini ironi birokrasi,” ujar Ali Akbar.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyampaikan lima tuntutan utama, yakni:
1. Mengusut dugaan jual beli jabatan ASN di Kabupaten Cianjur secara terbuka dan transparan.
2. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan investigasi independen.
3. Menghentikan praktik nepotisme dan intervensi politik dalam pengisian jabatan publik.
4. Mengembalikan sistem merit dalam promosi dan mutasi ASN.
5. Mengevaluasi kebijakan penghapusan peserta PBI serta memulihkan hak kesehatan masyarakat.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Namun demikian, demonstrasi ini menjadi sinyal meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap tata kelola birokrasi di Cianjur.
Di tengah tekanan ekonomi masyarakat dan menurunnya kualitas pelayanan publik, isu dugaan jual beli jabatan dinilai bukan lagi sekadar rumor politik, tetapi telah berkembang menjadi krisis moral birokrasi. Jika pemerintah daerah gagal memberikan klarifikasi dan langkah pembenahan yang serius, maka gelombang ketidakpuasan publik diperkirakan akan terus membesar.
Bagi sebagian warga, persoalan ini bukan hanya tentang siapa yang duduk di jabatan tertentu. Lebih dari itu, ini menyangkut masa depan pelayanan publik, hak rakyat atas kesehatan, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang seharusnya bekerja untuk kepentingan umum, bukan kepentingan elite kekuasaan.Bes
