Dalam laporan yang disampaikan di Cianjur, Selasa (12/5/2026), Ketua Tim Investigasi Independen BGN, Arie Karimah Muhammad, menjelaskan bahwa temuan tersebut berasal dari pengujian sampel menu tumis pakcoy yang disajikan di Satuan Pelayanan dan Pengelolaan Gizi (SPPG) Leles 2, Desa Sukasirna.
Hasil uji laboratorium menunjukkan kadar nitrit dalam menu tersebut mencapai 11,85 mg per kilogram. Angka itu jauh melampaui batas aman yang ditetapkan Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), yakni maksimal 0,07 mg per kilogram berat badan per hari.
“Jika merujuk pada batas aman JECFA, maka kadar nitrit yang ditemukan di tumis pakcoy SPPG Leles 2 mencapai 169 kali lipat di atas batas yang diperbolehkan. Ini merupakan temuan yang sangat serius dan menjadi perhatian utama kami karena berpotensi berdampak luas terhadap keamanan pangan penerima manfaat program,” ujar Arie.
Nitrit merupakan senyawa kimia yang dalam batas tertentu kerap digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Namun, konsumsi berlebihan dapat menimbulkan risiko kesehatan serius. Zat tersebut diketahui dapat bereaksi dengan senyawa lain di dalam tubuh dan membentuk senyawa karsinogenik. Selain itu, nitrit juga berisiko mengganggu fungsi pengangkutan oksigen dalam darah, terutama pada anak-anak yang menjadi sasaran utama Program MBG.
Meski demikian, tim investigasi memastikan mayoritas sampel makanan lain yang diambil dari lokasi kejadian maupun wilayah sekitar dinyatakan aman. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jawa Barat, sampel-sampel tersebut tidak ditemukan terkontaminasi bakteri berbahaya.
“Kami juga menguji kandungan mikroba seperti Salmonella, Escherichia coli (E. coli), hingga Bacillus cereus. Hasilnya, sebagian besar sampel tidak ditemukan terkontaminasi bakteri tersebut. Artinya, masalah utama yang kami temukan secara spesifik di lokasi kejadian adalah kandungan zat kimia nitrit, bukan pencemaran bakteri atau pembusukan makanan,” jelas Arie.
Temuan ini menjadi sorotan penting karena menunjukkan bahwa risiko keamanan pangan dalam program tidak hanya berasal dari proses pengolahan yang kurang higienis, tetapi juga berpotensi bersumber dari bahan baku pangan yang digunakan.
BGN pun akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menelusuri asal-usul bahan pangan yang diduga tercemar tersebut. Penelusuran difokuskan pada kemungkinan penggunaan pupuk tertentu, metode penanaman, proses penyimpanan, hingga penanganan pascapanen yang tidak sesuai standar.
“Kami tidak bisa berhenti hanya pada temuan angka kadarnya saja. Harus ada penelusuran hingga ke hulu. Kami sudah meminta evaluasi mendalam bersama Kementerian Pertanian untuk mengungkap akar masalahnya agar kejadian serupa tidak terulang di lokasi lain. Keamanan dan kesehatan penerima manfaat adalah prioritas utama,” tambahnya.
Hasil investigasi ini menjadi catatan penting dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang digagas sebagai upaya peningkatan gizi masyarakat. Insiden di Cianjur menjadi pengingat bahwa jaminan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan kepada penerima manfaat. 9war)
