BESINFO.ID,Cianjur– Kasus dugaan penyimpangan anggaran reses di lingkungan DPRD Kabupaten Cianjur memasuki babak baru.
Anggota DPRD Cianjur dari fraksi PAN Cianjur berinisial YN dan salah satu staf Sekretariat Dewan (Sekwan) berinisial SY diduga menerima aliran dana dalam jumlah yang dinilai cukup besar untuk menutupinya.
Pemerhati politik sekaligus pengawas kebijakan daerah, Ahmad Anwar atau yang akrab disapa Ebes mengaku, mengantongi dokumen berupa bukti transfer keuangan.
“Saya sudah mengantongi bukti transfer yang menunjukkan adanya aliran dana. Jumlahnya cukup fantastis dan menjadi sorotan adalah prosesnya yang hanya berlangsung dalam tenggat waktu satu hari saja,” kata Ebes, Jumat 10 Juli 2026.
Ebes menambahkan, jika dikaitkan dengan mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban anggaran reses yang seharusnya melalui tahapan administrasi yang ketat, hal ini menjadi petunjuk kuat adanya indikasi penyimpangan yang perlu dibuktikan kebenarannya secara resmi.
Menurut dia, berdasarkan ketentuan yang berlaku, anggaran reses dialokasikan untuk membiayai kegiatan tatap muka dengan warga, penampungan aspirasi, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang memuat bukti fisik dan dokumentasi.
Pencairannya pun tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan harus mengikuti prosedur keuangan daerah.
Ebes menegaskan, telah melangkah lebih lanjut dengan mengajukan permohonan akses data resmi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Cianjur. Ia meminta lembaga pengawas internal itu membuka dan memeriksa dokumen pertanggungjawaban kegiatan reses yang diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
“Saya sudah melayangkan surat permohonan secara tertulis kepada BK untuk meminta semua laporan reses anggota DPRD Cianjur kepada Sekwan,” ujarnya.
Menanggapi tudingan yang beredar, YN memberikan penjelasan yang berbeda dan menepis segala bentuk dugaan penyalahgunaan wewenang. Ia menegaskan telah melaksanakan tugas konstitusionalnya sebagai wakil rakyat.
“Kalau soal reses, saya laksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Sama sekali tidak fiktif. Terkait persoalan di daerah pemilihan 6, saya kurang mengikuti secara rinci karena pada saat itu ada urusan pribadi yang jauh lebih mendesak dan harus segera diselesaikan,” elaknya.
Mengenai dokumen transfer yang dijadikan dasar dugaan, YN menegaskan hal itu tidak ada kaitannya dengan keuangan lembaga maupun anggaran negara. Ia menyebut transaksi tersebut murni urusan hubungan perdata.
“Transfer yang tercatat itu murni urusan utang piutang pribadi. Saya memang sedang menghadapi kebutuhan yang mendesak,” pungkasnya. (Awr)
