CIANJUR.Besinfo.com– Klaim Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur soal capaian Universal Health Coverage (UHC) yang disebut telah melampaui target 98 persen menuai tanda tanya. Pasalnya, di lapangan masih banyak warga mengeluhkan akses layanan kesehatan, antrean panjang di rumah sakit, hingga kasus pasien BPJS yang ditolak.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkes Cianjur, Hendra, menyebut capaian UHC sudah melampaui target nasional. “Target UHC sudah melampaui 98 persen,” ujarnya.
Namun, klaim tersebut bertolak belakang dengan realita di sejumlah kecamatan pelosok seperti Cidaun dan Naringgul. Warga di daerah tersebut masih menghadapi hambatan administrasi karena data kependudukan belum sepenuhnya online, bahkan masih ada masyarakat yang belum memiliki KTP atau KK.
Di sisi lain, laporan pasien BPJS yang merasa dipersulit tetap muncul. Meski Dinkes berjanji menindaklanjuti, fakta ini memunculkan keraguan publik: apakah capaian UHC benar-benar dirasakan masyarakat, atau sekadar angka di atas kertas?
Antrean panjang di RSUD juga belum tuntas terurai. Dinkes berdalih solusi ada pada optimalisasi puskesmas dan antrean online, tetapi warga menilai sistem tersebut hanya “memindahkan masalah” tanpa menjawab persoalan mendasar keterbatasan tenaga kesehatan dan sarana medis.
Meski seluruh puskesmas disebut sudah berstatus BLUD dengan layanan IGD 24 jam, kenyataan menunjukkan masih ada keterbatasan alat dan tenaga medis di lapangan.
Ketua Cianjur People Movement (CPM), Ahmad Anwar, SH, menilai klaim UHC yang disampaikan pemerintah daerah terlalu bombastis. “Jangan hanya bangga dengan angka 98 persen. UHC itu bukan sekadar angka, tapi soal apakah rakyat benar-benar bisa berobat dengan mudah tanpa hambatan birokrasi dan diskriminasi,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah harus berani membuka data faktual di lapangan dan mengakui kelemahan sistem. “Kalau masih ada pasien BPJS ditolak, antrean panjang tak teratasi, dan warga pelosok sulit mengakses layanan, maka klaim UHC itu hanyalah formalitas belaka. Jangan sampai publik dibohongi dengan angka-angka,” tegas Ahmad.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: jika UHC benar-benar universal, mengapa masih banyak warga yang merasa terpinggirkan dari hak kesehatan mereka (Bes)
